14 hours ago
6
Menit.co.id – OTT KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengamankan pegawai pajak.
Informasi ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi media, Rabu (4/2/2026).
“Benar, ada OTT KPK di Banjarmasin, Kalsel,” ujar Fitroh singkat, seperti dikutip dari Detikcom.
Ia menambahkan bahwa lokasi operasi penangkapan berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Meskipun begitu, Fitroh belum dapat merinci jumlah pihak yang diamankan maupun identitas lengkap para terperiksa.
Menurut keterangan resmi KPK, operasi tangkap tangan ini terkait dugaan praktik restitusi pajak yang diduga melibatkan beberapa pegawai pajak di wilayah Banjarmasin.
Para pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Untuk kasus di Banjarmasin, kami masih melakukan pemeriksaan. Status semua pihak masih terperiksa,” jelas Fitroh.
OTT ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak segala bentuk korupsi di sektor pajak, yang selama ini kerap menjadi titik rawan praktik penyimpangan.
Tak hanya di Banjarmasin, KPK juga melakukan operasi serupa di Jakarta.
Meski waktu pelaksanaannya bersamaan, OTT KPK di Jakarta disebut sebagai kasus berbeda dari yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa kedua operasi tangkap tangan ini tidak saling terkait.
“Jadi hari ini ada dua OTT, satu di Banjarmasin, satu di Jakarta. Beda kasus,” ungkap Fitroh.
Namun, hingga kini, KPK belum merinci lokasi pasti maupun pihak yang diamankan di Jakarta. Informasi lebih lanjut masih menunggu pengumuman resmi dari pihak KPK.
Fokus utama dari OTT KPK di Banjarmasin adalah praktik restitusi pajak yang diduga tidak sesuai prosedur.
Restitusi pajak merupakan hak wajib pajak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran, tetapi indikasi penyimpangan dapat muncul jika prosedur diabaikan atau dimanipulasi oleh oknum tertentu.
KPK menegaskan tindakan ini sebagai langkah pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi di sektor publik.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa sektor pajak menjadi perhatian serius KPK. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penyimpangan administrasi pajak kerap menjadi celah bagi pelaku korupsi.
OTT yang dilakukan KPK di Banjarmasin menjadi bukti keseriusan lembaga ini untuk menindak tegas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang.
Selain aspek hukum, OTT KPK juga menjadi sinyal bagi seluruh pegawai pajak dan instansi pemerintah bahwa praktik suap, gratifikasi, atau manipulasi administrasi akan mendapatkan tindakan tegas.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap aturan dan memperkuat integritas birokrasi.
Sementara itu, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah menyebarkan rumor terkait kasus ini.
Proses hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan akan berlangsung sesuai prosedur, dan status mereka akan ditentukan setelah pemeriksaan 1×24 jam.
OTT di Jakarta sendiri, meskipun berbeda kasus, juga menunjukkan bahwa KPK tetap aktif melakukan pengawasan di berbagai wilayah, baik pusat maupun daerah.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih proaktif dan transparan.
Masyarakat juga diingatkan untuk tetap mengawasi kinerja instansi publik, termasuk Kantor Pelayanan Pajak, agar praktik restitusi dan administrasi pajak berjalan sesuai ketentuan.
Dukungan publik dalam mengawasi transparansi pajak akan memperkuat upaya KPK dalam memberantas korupsi.
Secara keseluruhan, OTT KPK di Banjarmasin dan Jakarta menegaskan komitmen lembaga antikorupsi untuk menindak oknum yang memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
KPK menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, terutama di sektor penting seperti pajak, yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan kepercayaan publik.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat luas bahwa integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur adalah kunci untuk membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
OTT yang dilakukan KPK bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya membangun budaya pemerintahan yang lebih baik.
Dengan langkah tegas melalui OTT KPK, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya pengawasan publik dan perilaku etis dalam setiap lini administrasi negara.
Kasus di Banjarmasin dan Jakarta ini menjadi contoh nyata bahwa KPK siap bertindak kapan saja demi menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
