6 hours ago
3
Menit.co.id – Gelombang protes terhadap kebijakan Israel di Jalur Gaza kini memasuki fase baru melalui jalur administratif resmi di kawasan Eropa.
Sebuah petisi warga yang mendesak penangguhan penuh perjanjian kemitraan antara Uni Eropa dan Israel berhasil melampaui satu juta tanda tangan, mencerminkan eskalasi tekanan publik terhadap para pengambil kebijakan di tingkat regional.
Capaian signifikan tersebut diraih hanya dalam kurun waktu tiga bulan sejak kampanye diluncurkan. Hal ini menunjukkan adanya rasa urgensi yang kuat di kalangan masyarakat sipil lintas negara anggota Uni Eropa, yang semakin vokal menyuarakan sikap mereka terhadap konflik di Gaza.
Berdasarkan data yang tercantum dalam laman resmi Inisiatif Warga Eropa milik Komisi Eropa, hingga Selasa (13/4/2026) dini hari, jumlah dukungan telah mencapai 1.007.331 tanda tangan.
Angka tersebut tidak hanya melampaui ambang batas minimum satu juta dukungan sah, tetapi juga memenuhi syarat tambahan berupa keterwakilan dari sedikitnya tujuh negara anggota.
Dengan terpenuhinya syarat tersebut, petisi ini memperoleh legitimasi hukum yang memungkinkan para penggagasnya menuntut tanggapan resmi dari otoritas tertinggi di Brussels.
Kondisi ini menempatkan Komisi Eropa dalam posisi wajib untuk meninjau dan merespons tuntutan yang diajukan.
Lonjakan dukungan yang terjadi mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan Israel.
Di berbagai kota besar Eropa, masyarakat mulai mendesak para pemimpin mereka untuk mengambil langkah konkret, melampaui sekadar pernyataan diplomatik yang selama ini dinilai tidak memadai.
Dalam penjelasan kampanye, penyelenggara mengutip penilaian internal di lingkungan Komisi Eropa yang menyebut Israel bertanggung jawab atas tingginya angka korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Korban tersebut mencakup mereka yang syahid maupun terluka, disertai pengusiran massal serta penghancuran sistematis terhadap rumah sakit dan fasilitas medis di Jalur Gaza.
Selain itu, sejumlah laporan dari Eropa juga menyoroti penerapan blokade menyeluruh terhadap bantuan kemanusiaan.
Praktik ini dinilai berpotensi mengarah pada penggunaan kelaparan sebagai alat perang, yang menjadi perhatian serius kelompok hak asasi manusia karena dianggap melanggar hukum humaniter internasional.
Petisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa Israel telah melanggar prinsip dasar dan kewajiban dalam hukum internasional.
Negara tersebut juga dinilai mengabaikan perintah Mahkamah Internasional, khususnya terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan genosida.
Situasi ini dinilai telah memenuhi syarat bagi Uni Eropa untuk mengaktifkan klausul hak asasi manusia yang lazim tercantum dalam setiap perjanjian kemitraan internasional. Namun demikian, hingga kini perjanjian kemitraan dengan Israel masih tetap dipertahankan.
Bagi para penggagas petisi, keberlanjutan hubungan ekonomi dan politik tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai yang selama ini diklaim dijunjung oleh Uni Eropa.
Mereka menilai bahwa kerja sama yang terus berlangsung di tengah konflik berdarah dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran.
Para inisiator juga menegaskan bahwa warga tidak dapat menerima keberlanjutan perjanjian yang dianggap memperkuat legitimasi serta pembiayaan terhadap pihak yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kesadaran kolektif inilah yang mendorong masyarakat memanfaatkan instrumen demokrasi langsung yang tersedia.
Melalui petisi tersebut, Komisi Eropa didesak untuk segera mengajukan proposal resmi kepada Dewan Eropa guna menangguhkan secara penuh perjanjian kemitraan dengan Israel.
Jika langkah ini diambil, maka negara-negara anggota akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan arah hubungan di masa depan.
Gerakan ini digagas oleh koalisi partai-partai kiri di Parlemen Eropa yang berbasis di Brussels, Belgia. Mereka menggunakan jaringan lintas negara untuk memastikan dukungan tersebar merata, sekaligus meningkatkan tekanan politik dan hukum terhadap lembaga eksekutif kawasan.
Para penggagas menyebut inisiatif ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum di tengah dugaan pelanggaran sistematis yang terjadi di Gaza.
Berbagai tindakan, mulai dari serangan terhadap fasilitas medis, pengusiran paksa warga, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, dinilai sebagai bagian dari pola kejahatan yang berulang.
Dengan terkumpulnya lebih dari satu juta tanda tangan, Komisi Eropa kini memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti petisi tersebut dan memberikan jawaban resmi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
