17 hours ago
10
Menit.co.id – Gejolak geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor energi global, memicu kenaikan harga bahan bakar, dan berdampak langsung pada biaya pertambangan di Indonesia.
Tidak hanya sektor batubara, industri nikel dan fasilitas smelter pun merasakan tekanan finansial yang meningkat akibat lonjakan harga energi dan logistik.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menegaskan bahwa kenaikan biaya ini bervariasi antar perusahaan.
Ia menyebut bahwa secara agregat, kenaikan biaya operasional mencapai 10% hingga 15% bagi sektor pertambangan batubara. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada profitabilitas perusahaan dan keberlanjutan operasi tambang.
Selain APBI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Sinadia, menyoroti bahwa kenaikan harga bahan bakar merupakan penyebab utama melonjaknya biaya operasional perusahaan.
Menurut Hendra, kekhawatiran semakin meningkat terkait ketersediaan pasokan energi dalam jangka menengah jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan.
PT Ksatria Mitra Kontraktor Indonesia (KMKI), kontraktor jasa pertambangan nikel, juga merasakan dampaknya. Direktur Operasi KMKI, Bhondan Suryo Bhroto, mengungkapkan bahwa harga solar industri pada awal April 2026 menembus angka Rp 23.000 per liter, bahkan mencapai Rp 28.000 per liter di beberapa wilayah.
Kenaikan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga solar industri tahun 2025 yang berkisar Rp 16.000 per liter. Padahal, bahan bakar menyumbang sekitar 38% hingga 42% dari total struktur biaya pertambangan kontraktor.
Bhondan memperkirakan, dengan asumsi harga solar industri tertinggi saat ini, kenaikan biaya di level kontraktor jasa pertambangan bisa melebihi 20%.
Namun, efeknya berbeda-beda tergantung kontrak. Kontraktor yang menerapkan skema “rise and fall” dapat menyesuaikan harga satuan kerja sehingga tekanan biaya lebih ringan.
Sebaliknya, kontraktor lokal skala kecil tanpa skema ini terpaksa melakukan efisiensi ketat, menekan biaya tetap, meningkatkan produktivitas, serta bernegosiasi ulang dengan pemilik tambang.
Tidak hanya sektor hulu yang terdampak, operasional fasilitas hilirisasi seperti smelter nikel juga menghadapi tekanan berat.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menjelaskan bahwa industri berbasis sumber daya alam sangat bergantung pada energi dan bahan baku impor.
Kenaikan harga minyak, batubara, dan bahan baku seperti sulfur untuk fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) membuat biaya pertambangan dan produksi melonjak.
Saat ini, biaya sulfur untuk operasional smelter HPAL mencapai 30% hingga 35% dari total biaya operasional, naik dari 25% sebelumnya.
Sekitar 75% hingga 80% pasokan sulfur Indonesia berasal dari Timur Tengah, sehingga gangguan logistik di kawasan tersebut semakin memperparah tekanan biaya.
Lonjakan biaya distribusi, keterlambatan pengiriman, dan ketidakpastian rantai pasok juga menambah risiko terhadap stabilitas produksi smelter.
Menanggapi situasi ini, FINI mengajukan lima catatan penting kepada pemerintah.
Pertama, perlunya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global, terutama terkait energi dan rantai pasok.
Kedua, meninjau kembali kuota bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi.
Ketiga, menunda atau mengevaluasi rencana kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) hingga industri stabil.
Keempat, mengkaji ulang rencana pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi agar selaras dengan agenda nasional.
Kelima, menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batubara, dan sulfur, demi stabilitas rantai pasok nasional.
Arif Perdana Kusumah menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup, biaya pertambangan yang kompetitif, serta kebijakan fiskal yang mendukung.
Tanpa stabilitas harga energi dan bahan baku, upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral domestik akan menghadapi hambatan besar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika global.
Lonjakan harga energi dan bahan baku, gangguan logistik, serta ketidakpastian pasokan menjadi faktor kunci yang memengaruhi profitabilitas perusahaan tambang dan kelangsungan operasional fasilitas hilirisasi.
Pemerintah dan pelaku industri dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan melakukan kolaborasi agar tekanan biaya dapat diminimalkan, sekaligus mendukung pembangunan industri pertambangan nasional yang berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi. Bila ingin mengutip silahkan menggunakan link aktif mengarah pada domain Menit.co.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
